Bogor, Delikkasusnews.id
Sejumlah wartawan yang biasa melakukan peliputan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang digelar hari ini. Mereka menilai, kegiatan penting tersebut berlangsung tanpa keterbukaan informasi dan minim akses bagi jurnalis Pemda.
Salah seorang wartawan berinisial NK mengungkapkan kekecewaannya karena tidak adanya publikasi maupun ruang liputan yang diberikan kepada para pewarta.
“Kami heran dan kecewa, karena tidak ada publikasi ataupun keterbukaan bagi wartawan Pemda yang setiap hari meliput kegiatan pemerintahan,” ujarnya. 21/10/25
Padahal, beberapa waktu lalu Bupati Bogor Rudy Susmanto sempat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan insan pers. Dalam sebuah pertemuan di Gedung Serbaguna, Auditorium Sekda pada 2 Oktober 2025 lalu, Bupati menyampaikan komitmennya untuk memperhatikan peran jurnalis yang membantu publikasi kinerja pemerintah daerah.
Namun, menurut para wartawan, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.
“Kenyataannya berbeda dengan ucapan Bupati. Kawan-kawan sudah hadir sejak pagi untuk meliput rapat paripurna, tapi tidak ada perhatian dari pihak Pemkab,” tambah NK.
Para wartawan berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, mengingat peran media sangat penting dalam menyebarkan informasi kepada publik tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah.
“Kalau seperti ini terus, ke depan mungkin kami tidak perlu lagi meliput kegiatan Pemda yang tidak menghargai wartawan. Terlihat jelas ada tebang pilih dalam akses liputan, hanya wartawan tertentu yang diakomodir,” tegasnya.
Situasi ini menimbulkan sorotan dari kalangan jurnalis lokal yang menilai Pemkab Bogor masih menerapkan praktik diskriminatif terhadap insan pers. Mereka meminta agar pemerintah daerah benar-benar menjalankan komitmen keterbukaan informasi dan merangkul semua wartawan tanpa pandang bulu.
Red. Sinta. (KBR)
Social Header