Redaksi

PENERBIT

PT. MEDIA JURNAL KEADILAN

SK.Kemenkumham : AHU-001769.AH.01.31.Tahun 2023

NPWP. 62.712.073.6-434.000

SERTIFIKAT STANDAR : 06022300490250001

NOMOR INDUK BERUSAHA : 0602230049

TDPSE Kominfo : 009139.02/DJAI.PSE/02/2023

KBLI : 63122

AKTE NOTARIS : SUGENG PURNAWAN, SH. SH.MKn.

Nomor C.256 .HT.03.01-TH 2006

Tanggal. 05 JULI 2006

 

Dengan ini kami segenap wartawan delikkasusnews.com mentaati dan mematuhi  Undang Undang Pers No 40 Thn 1999

 

Fokus mendukung Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membantu menegakkan Hukum

 

(SATU)

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

 

(DUA)

Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

 

(TIGA)

Dalam ketentuan Pasal 8 sampai 18 UUPK, salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUPK.

 

Perlindungan ini disebutkan juga dalam ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang pelaku usaha menambahkan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memberikan peraturan tentang pembatasan terhadap bahan pengawat makanan

 

(EMPAT)

Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

(LIMA)

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

 

Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang isinya berupa larangan menimbun barang pada kondisi tertentu. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, dalam hal ini masker.

 

Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini berisi ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun, dan/atau pidana denda maksimal 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

 

(ENAM)

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika dibedakan dalam 3 jenis golongan, yaitu :

Narkotika golongan I, yaitu jenis narkotika yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

 

Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.

 

Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat pengobatan dan kerap digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan

 

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

Pengedar narkotika. meliputi : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.

 

Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

 

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-

Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000.

 

Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.

 

(TUJUH)

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas.

Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan denda maksimal Rp 30 miliar.

 

Larangan masyarakat tidak boleh membeli BBM jenis apa pun untuk dijual kembali

 

(DELAPAN)

Pengaturan mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. yaitu dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”

 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir a “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam pasal 62 ayat (1) “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah)

 

Lebih lanjut Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

 

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

 

Dalam melaksanakan tugas wartawan jurnalis serta investigasi maka wajib sebagai anggota delikkasusnews.com untuk pro aktif melaporkan ke pimred dan Kaperwil atau penasehat hukum diwilayah masing untuk melaporkannya secara rahasia.

 

 

PEMBINA

DR Suryanto PD.SH.MH.M.Kn

Prof. Dr. H. Suhendar SE., SH., Ph.D

Rohmat Selamat SH.M.Kn

Brigjen Pol Pur Drs Husni Thamrin

Drs H. Gusti Arman M.Si

 

PIMPINAN PERUSAHAAN

M.N.RONNY S.pd.S.H

 

PIMPINAN REDAKSI

ADE SOFIAN

 

KETUA UMUM

M.N.RONNY.S.pd.SH

 

BENDAHARA

MIRA HERO

 

PENASEHAT HUKUM

HASAN ALZADAGLI,S.H.M.H

Dr.TAUFIK KURROHMAN,S.H.I.,M.H

DEWAN REDAKSI

H. HENDRA ISNANDANG 

SUKARMA.MA

DHODY SUGIARTO

STAF AHLI

IRWAN

 

KORDINATOR LIPUTAN

BADRUDIN / BENGBENG

 

PROGRAMER DAN EDITOR

RONNY

EDI JUNAEDI (Kang Edoy)

 

HUMAS

IRVAN

MIS,AL DAFIT

KABIRO KABUPATEN BOGOR

YASINTA SYAHIRA WIGUNA

KABIRO LEBAK BANTEN

REZHA IBNU PAHLEVI

KABIRO PERWAKILAN SEMARANG

PANGGOWO MADA SAKTI

KABIRO SEMARANG

EKO SOWITO

KABIRO BOGOR BARAT

AANG KUNAEPI

WARTAWAN

HENDRYANSYAH,  ABDUL HARIS, IPAY,  AHMAD TAHRIR, 

GUNTUR KUNCORO PUTRA, MUHAMMAD RIDHO PRADIPTA, 

SLAMET DEDY CAHYONO,  SODIQ PRIAMBODO, HASAN FADLII, ETI MULYATI, KHOIRUL AMIN, WAHYU PUTRA ANDIKA,  ZAENAL ARIFIN ASEP SUPRIADI, SUHENDRA, HERLI SUSILO

TEAM INVESTIGASI

ADE CANDRA

SUGIRI SAPTA CANDRA

————————————

PERATURAN PERUSAHAAN MEDIA.

PERATURAN UNTUK DI KETAHUI DAN DI TAATI SEMUA WARTAWAN/JURNALIS YANG RESMI MENJADI MITRA PT. MEDIA JURNAL KEADILAN Tahun 2006.

PIHAK PT. MEDIA JURNAL KEADILANTIDAK MENGIJINKAN SEGALA MACAM AKTIVITAS YANG MELANGGAR HUKUM BAGI JURNALIS/WARTAWAN.

 

TIDAK BOLEH TERLIBAT :

1.       NARKOTIKA

2.       PEMERASAN / PUNGLI

3.       PENIPUAN / PENCURIAN

4.       MENGKOPI BERITA TANPA ADA IJIN SUMBERNYA

5.       MENYALAHGUNAKAN NAMA PT. MEDIA JURNAL KEADILAN UNTUK KEPENTINGAN GOLONGAN UNSUR POLITIK / KELOMPOK APAPUN

6.       MENGIRIM BERITA KE MEDIA BERBEDA YANG TELAH TAYANG ONLINE DI delikhukumnews.id

7.       MELANGGAR Undang Undang ITE

8.       MELANGGAR Undang Undang Nomor 40 Thn 1999

9.       Tidak mengijinkan pihak manapun mengeluarkan proposal atas nama PT.MEDIA JURNALKEADILAN  serta tidak bertanggung jawab bila ada unsur penipuan dengan beredarnya proposal palsu dipihak PT .MEDIA JURNAL KEADILAN

 

PETUNJUK :

1.       Menjalin Kerjasama/Bermitra dengan ADVOKAT/PENGACARA diwilayah kerja masing masing.

2.       Menjalin Kerjasama/Bermitra dengan POLRI/TNI/PEMERINTAH

3.       BERGABUNG DENGAN PWRI DAN MENGIKUTI PROGRAM SERTIFIKASI PROFESI DIWILAYAH MASING MASING

4.       Bila dalam sebulan tidak ada rilis berita dan tidak bekerja sama dengan baik wartawan jurnalis yang bergabung dengan media DELIKKASUSNEWS.COM maka pihak redaksi akan menonaktifkan atau mengeluarkan sebagai peringatan atau pemberhentian resmi

 

KONTAK

Telp/Wa : 085774256855

Email : delikkasusnews@gmail.com

Website : www.delikkasusnews.id

 

ALAMAT

Perum Dramaga Vista BloK B2 No.4 RT.03/09, Desa Bojongrangkas Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16620

 

Baca Juga