Kabupaten Bogor DelikkasusNews. Id
Aktivitas usaha pemotongan ayam unggas milik seorang pengusaha yang dikenal dengan nama Pak Manta di Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah muncul dugaan belum terpenuhinya sejumlah aspek legalitas usaha.
Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara di lokasi, wartawan meminta klarifikasi terkait dokumen legalitas usaha, di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), persetujuan lingkungan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan operasional usaha pemotongan ayam. Dalam kesempatan tersebut, Pak Manta menyampaikan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah dimiliki.26/6/26
Namun, ketika diminta untuk memperlihatkan bukti fisik maupun salinan dokumen sebagai bentuk verifikasi, yang bersangkutan belum dapat menunjukkannya kepada wartawan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status administrasi usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi dari instansi berwenang untuk memastikan apakah seluruh perizinan dan persyaratan operasional telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain aspek legalitas, perhatian juga tertuju pada dugaan kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan limbah hasil pemotongan unggas. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta dampak terhadap kualitas lingkungan di sekitar lokasi usaha.
Di sisi lain, apabila usaha tersebut memang belum memenuhi kewajiban perizinan dan administrasi sebagaimana dipersyaratkan, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada pengawasan pemerintah serta penerimaan daerah yang bersumber dari aktivitas usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hal tersebut tetap memerlukan pembuktian dan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.
Untuk itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas teknis terkait, termasuk instansi yang membidangi perizinan, peternakan, lingkungan hidup, dan satuan penegak peraturan daerah, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas usaha, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan, serta kewajiban administratif lainnya.
Selain dugaan belum dapat menunjukkan dokumen legalitas usaha, wartawan juga menemukan penggunaan LPG tabung 3 kilogram (gas melon) untuk menunjang aktivitas operasional pemotongan ayam.
Apabila penggunaan LPG 3 kilogram tersebut memang diperuntukkan bagi kegiatan usaha, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan verifikasi dari instansi terkait, mengingat LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang pada prinsipnya ditujukan bagi rumah tangga sasaran, usaha mikro yang memenuhi kriteria, petani sasaran, dan nelayan sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berharap instansi yang berwenang turut memeriksa apakah penggunaan LPG bersubsidi pada usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan barang bersubsidi maupun mengurangi hak masyarakat yang berhak menerimanya.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pak Manta maupun instansi terkait apabila di kemudian hari terdapat dokumen atau keterangan tambahan yang dapat menjelaskan status legalitas usaha tersebut.
Awak media akan menyampaikan laporan beserta data dan hasil temuan lapangan kepada instansi yang berwenang agar dilakukan pemeriksaan dan penelusuran sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Laporan tersebut akan ditembuskan kepada:
• DPMPTSP Kabupaten Bogor untuk melakukan verifikasi terhadap status Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas perizinan berusaha.
• Dinas teknis yang berwenang di Kabupaten Bogor untuk memastikan status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
• Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bogor untuk memeriksa pemenuhan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk kepemilikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) apabila diwajibkan.
• PT Pertamina Patra Niaga dan instansi pengawas terkait untuk menindaklanjuti dugaan penggunaan LPG bersubsidi tabung 3 kilogram dalam operasional usaha komersial.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, awak media berharap instansi yang berwenang dapat mengambil langkah penegakan hukum maupun pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Red.
Social Header